Rangkuman Materi IPS

4. Rangkuman Materi IPS Kelas IX Bab 4 Semester 1 (Pasca Pengakuan Kedaulatan RI )

1. PROSES KEMBALI KE NKRI
2. PEMILU I 1955 DI TINGKAT PUSAT & DAERAH
3. DEKRIT PRESIDEN & PENGARUHNYA
4. DAMPAK HUBUNGAN PUSAT-DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK NASIONAL & DAERAH SAMPAI AWAL TAHUN 1960-AN

1. A.     PROSES KEMBALI KE NKRI

ü  Dalam KMB dinyatakan bahwa RIS terdiri dari 7 (Tujuh) negara bagian dan 9 (Sembilan) daerah otonom.
ü  Pembentukan negara federal RIS tetap dipandang sbg hasil politik kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
ü  Presiden Soekarno menyampaikan naskah Piagam Pernyataan terbentuknya NKRI dlm sidang gabungan DPR & Senat RIS pada 15 Agustus 1950. Perubahan ini berlaku sejak 17 Agustus 1950, ketika RIS menjadi NKRI.
ü  Berdasarkan UUDS 1950 NKRI menganut sistem demokrasi liberal, shg secara konkret RI menganut sistem kabinet parlementer.
ü  Jadi, Presiden hanya berfungsi sbg Kepala Negara, sedangkan fungsi Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.
ü  Para menteri & perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
ü  Dalam pemerintahan liberal juga berlaku sistem multi partai.

1. 1.      Jatuh Bangun Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal
   1. a.       Kabinet Natsir (6 Sept 1950- 2 Mar 1951)

ü  Merupakan Kabinet Koalisi (Gabungan) tapi mayoritas dari Masyumi.
ü  Kabinet ini gagal mengembalikan Irian Barat ke NKRI shg masyarakat sipil & militer pesimis.

1. b.      Kabinet Sukiman (26 Apr 1951- Feb 1952)

ü  Salah satu yg menonjol adlh Nasionalisasi de Javasche Bank pada 28 Mei 1951.
ü  Kebijakan politik luar negeri saat itu condong ke AS shg RI mendapat bantuan di bidang  ekonomi & militer.
ü  Namun kurang mendapat kepercayaan masy, apalagi juga gagal menangani Irian Barat.

1. c.       Kabinet Wilopo (30 Mar 1952- 2 Juni 1953)

ü  Wilopo (dari PNI) sbg Perdana Menteri (PM), sdgkan Prawoto Mangkusasmito (dari Masyumi)sbg Wakil PM.
ü  Kedua partai tsb kurang harmonis, krn saling curiga, shg PNI mencari sekutu lain yaitu PKI & sejak 1953 juga menggandeng NU.
ü  Program Kerja cabinet Wilopo : memilih anggota konstituante, DPR, DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, membebaskan Irian Barat, serta politik LN yang bebas aktif.
ü  Gagal menyelesaikan masalah perkebunan di Sumatera, dikenal Peristiwa Tanjung Morawa.

1. d.      Kabnet Ali I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)

ü  Memiliki keberhasilan, salah satunya : KAA di Bandung (18-24 Apr 1955).
ü  Gagal dlm hubungan dgn militer terkait “Peristiwa 17 Oktober 1952” (Demontrasi masyarakat & TNI-AD utk membubarkan DPR yg ikut campur masalah angkatan bersenjata).

1. e.      Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agust 1955 – 3 Maret 1956)

ü  Burhanuddin H dari Masyumi.
ü  Kabinet ini lazim dikenal sebagai “Politik Dagang Sapi” (Partai kecil dapat 2 kursi, padahal biasanya hanya 1 kursi).
ü  Berhasil mengadakan Pemilu pertama 1955.

1. f.        Kabinet Ali Sostroamidjojo (24 Maret 1956 – Maret 1957)

ü  Merupakan Kabinet Koalisi tiga partai besar (PNI, NU, & Masyumi)
ü  Mendapat tentangan dari PSI dan PKI.
ü  Bermasalah dengan semangat anti Cina di masyarakat & kekacauan di daerah.

1. g.      Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)

ü  Merupakan kabinet ekstra parlementer ( bukan dari kalangan parlementer).
ü  Disebut juga Kabinet Kerja/Karya.
ü  Kabinet terakhir di masa Demokrasi Liberal.

1. 2.      Pemilu 1955

ü  Pemilu 29 Sept 1955 : memilih anggota DPR.
ü  Pemilu 11 Des 1955 : memilih anggota Konstituante (sidang Pembuat UUD).
ü  Melahirkan 4 partai besar : PNI, Masyumi, NU, & PKI.
ü  Pemilu 1955 tidak mampu menghasilkan pemerintah yang kuat & stabil, krn tidak satupun diantara 4 partai yang mampu menjadi kekuatan mayoritas tunggal.

1. 3.      Dekrit Presiden 5 Juli 1959

ü  DPR & Dewan Konstituante ternyata tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat.
ü  Dalam situasi krisis, pemerintah perlu menjamin kesatuan nasional, ketertiban kenegaraan , dan pembangunan ekonomi.
ü  5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang berisi :

1. Pembubaran Konstituante.
2. Berlakunya UUD 1945 (Tidak berlakunya UUDS 1950)
3. Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung) & MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

1. B.     ORDE LAMA
   1. 1.      Sentralisasi Kekuasaan

• Sistem pemerintahan ketika itu berubah dari kabinet parlementer menjadi presidensial (Presiden sbg Kepala Negara & Kepala Pemerintahan).
• Lalu dibentuk MPRS, yg mengakibatkan penyimpangan UUD 1945, a.l. :

1). Presiden mengangkat Ketua MPRS, A.H. Nasution  sbg menteri (pembantu presiden), padahal MPRS adalah lembaga tertinggi Negara.
2).DPR hasil pemilu dibubarkan melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960,

• Dgn demikian Sistem Demokrasi Terpimpin berarti pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno.

1. 2.      Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

• Tugas DPAS : memberi jawaban atas pertanyaan presiden & mengajukan usul kepada pemerintah.
• Kongres Pemuda di Bandung (Feb 1960)Presiden menyatakan bahwa intisari Manipol : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK).

1. 3.      Pembentukan Front Nasional

• Adalah Ormas yg dibentuk akhir 1959, bertujuan memperjuangkan cita-cita proklamasi & yang terkandung di UUD 1945.
• Sayangnya, ormas ini menjadi alat PKI untuk mencapai tujuan komunis.

1. 4.      Politik Mercusuar

• Politik yg berpandangan bahwa Indonesia adalah mercusuar yg dapat menerangi jalan bagi NEFOS (New Emerging Forces = kekuatan baru yg muncul sbg negara2 yg anti imperialisme & kolonialisme ) di seluruh dunia.
• Proyek Mercusuar : MONAS, Senayan, Jembatan Ampera Palembang, & GANEFO.

1. 5.      Komando Dwikora

• Isi Dwi Komando Rakyat (3 Mei 1964):

1). Perhebat ketahanan revolusi.
2). Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, dan Brunei untuk menggagalkan Negara Boneka Malaysia.

1. 6.      Keluar dari PBB

• 7 Januari 1965 Presiden Soekarno mengomandoi keluarnya RI dari PBB krn menolak masuknya Malaysia ke PBB.
• Politik konfrontasi tsb menyebabkan RI diisolasi dari masyarakat internasional.

1. C.     PERKEMBANGAN EKONOMI PASCAKEMERDEKAAN
   1. 1.      Menembus Blokade Ekonomi Belanda

• Setelah Agustus RI merdeka, Belanda memblokade ekonomi Indonesia shg sulit bagi RI untuk ber-ekspor & impor. Upaya utk menembusnya a.l. sbb :
• Membantu India yang kelaparan dgn mengirim 500.000 ton beras.
• Mengadakan hubungan dagang langsung dgn negara lain seperti AS.
• Merehabilitasi pabrik-pabrik gula.
• Kasimo Plan : anjuran memperbanyak kebun bibit & padi unggul.

1. 2.      Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

• Meningkatkan penghasilan Negara, melalui peninjauan kembali kebijakan moneter.
• Menasionalisasi de Javasche bank menjadi Bank Indonesia (BI).
• Dengan “Program Benteng” berarti pengusaha pribumi memiliki kesempatan berpartisipasi membangun perekonomian nasional.

1. 3.      Nasionalisasi Ekonomi Masyarakat

• Prioritas program adalah “Kebijakan Indonesianisasi” (pengusaha pribumi mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional).
• Perusahaan asing wajib melatih & member tanggung jawab kpd tenaga Indonesia utk menduduki jabatan staf.
• Mendirikan perusahaan Negara.
• Menyediakan kredit.
• Memberikan perlindungan dlm persaingan dgn perusahaan asing.
• sumber di sini